Apakah itu Gratifikasi?

Gratifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

 

Lebih lanjut, Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. Undang-Undang No. 20/2001, menyatakan: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

 

 

Sesuai dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jabatan yang terkena ketentuan tersebut di Pengadilan, meliputi Hakim, Panitera Pengadilan dan Pegawai Negeri, serta Pegawai pada Mahkamah Agung.

 

Pada prinsipnya, gratifikasi dilarang sepanjang memenuhi unsur pidana, dan penerimaan terhadapnya harus dilaporkan kepada KPK. Lihat penjelasan lebih lanjut.

 

12 jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK, sesuai dengan Surat KPK No. B-143 tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi:

  1. jika pemberian gratifikasi itu disebabkan karena adanya hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
  2. penerimaan dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,00;
  3. Pemberian yang terkait dengan musibah atau bencana dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,00;
  4. pemberian dari sesama pegawai pada acara pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun dalam bentuk selain uang paling banyak senilai Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
  5. pemberian dari sesama rekan kerja dalam bentuk selain uang dengan nilai paling banyak  Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
  6. pemberian hidangan atau sajian yang berlaku Umum;
  7. pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti, dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang tidak terkait kedinasan;
  8. penerimaan keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
  9. penerimaan manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
  10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
  11. penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan atau kode etik internal instansi;

Sumber: KPK.go.id