Anomali Kompetensi Absolut Atas Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Indonesia

ANOMALI KOMPETENSI ABSOLUT ATAS GUGATAN CITIZEN LAWSUIT

DALAM HUKUM ACARA INDONESIA

Oleh:

Muhammad Adiguna Bimasakti, SH.

(Calon Hakim PTUN Banjarmasin)

 

Dalam dua dekade terakhir, peradilan Indonesia mengalami perkembangan praktik yang sangat luas, yakni dengan munculnya mekanisme-mekanisme gugatan yang belum dikenal sebelumnya dalam hukum acara Indonesia. Salah satu di antaranya adalah mengenai mekanisme gugatan Citizen Lawsuit (Inggris) atau juga dikenal dengan Actio Pupularis (Latin) atau biasa diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai Gugatan Warga Negara.

 

Konsep gugatan ini sebetulnya tidak asing dan dikenal sejak lama di Negara-negara eropa, seperti di Belanda misalnya untuk perkara lingkungan1 , atau di Inggris (munculnya terminologi Citizen Lawsuit). Akan tetapi tulisan ini tidak akan membahas secara jauh mengenai terminologi dan sejarah dari Citizen Lawsuit, melainkan membahas mengenai kompetensi absolut dalam mengadili perkara Citizen Lawsuit dengan melihat dari Karakteristik Hukum Acaranya, kecenderungan sifat petitumnya, serta subjek hukum perkaranya.

A. Landasan Hukum Acara Gugatan Citizen Lawsuit dan Karakteristik Hukum Acara Citizen Lawsuit

Dalam perkara Citizen Lawsuit, biasanya para pihak dan majelis hakim di Pengadilan Negeri akan merujuk kepada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung RI) No. 1 Tahun 2002 Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok. Hal ini karena berdasarkan konsepnya, Citizen Lawsuit ini mirip dengan Class Action (Gugatan Kelompok) yakni karena kepentingan suatu kelompok masyarakat yang diganggu oleh adanya suatu perbuatan hukum. Akan tetapi, kepentingan dalam Citizen Lawsuit ini bukanlah kepentingan yang bersifat langsung, sehingga berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya yang berlaku pada gugatan Class Action, yakni asas Actori Incumbit Probatio atau biasa disebut Point d’intret Point d’action (akan dibahas dalam bagian selanjutnya tentang Subjek Hukum dan karakteristik Petitum dalam Citizen Lawsuit). Kemudian ternyata terdapat perbedaan fundamental dalam mekanisme gugatan Citizen Lawsuit dengan gugatan Class Action.

 

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002, Gugatan Perwakilan Kelompok ini harus dapat diindividualisasikan siapa saja anggota kelompok tersebut yang menjadi penggugat dan harus bisa dibuktikan pula bahwa perwakilan kelompok yang mengajukan gugatan memiliki kepentingan yang sama dengan para anggota kelompok. Oleh karena itu ada pula mekanisme “Pernyataan keluar” atau Op-Out (vide Pasal 1 Huruf f Jo. Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2002) dalam Class Action di PERMA tersebut (di Inggris mekanismenya adalah Op-In yakni kebalikan dari Op-Out) walaupun tidak diwajibkan menyebutkan satu persatu nama anggota kelompok (vide Pasal 3 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2002). Hal ini berbeda dengan Citizen Lawsuit yang mana Perwakilan dari pihak yang “dirugikan” tidak dapat mengindividualisasi anggota kelompok yang diwakilinya karena sifatnya terlalu umum (bisa mencapai lingkup satu negara). Pada Gugatan Citizen Lawsuit juga tidak ada mekanisme Pemberitahuan untuk masuk ke dalam Kelompok atau mekanisme keluar (Op-Out). Oleh karena itu berdasarkan karakteristik hukum acaranya, Citizen Lawsuit berbeda dengan Class Action dalam PERMA No. 1 Tahun 2002.

B. Karakteristik Petitum atau Permintaan dalam Gugatan Citizen Lawsuit

Dalam gugatan Class Action, haruslah terdapat gugatan ganti kerugian karena memang ia adalah gugatan keperdataan. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f PERMA No. 1 Tahun 2002 yang mengharuskan syarat adanya ganti kerugian dan keharusan adanya mekanisme pembagian hasil ganti kerugian kepada para anggota Kelompok:


f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti
kerugian.

Gugatan Citizen Lawsuit ini secara karakter kepentingan penggugatnya sebenarnya mirip dengan konsep Gugatan Legal Standing oleh Organisasi atau LSM Lingkungan dalam Hukum Lingkungan. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup ini diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Hak Gugat Organisasi ini dilakukan dengan mekanisme Legal Standing, yakni pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian namun untuk dapat menggugat ia harus diberikan kewenangan oleh hukum untuk menggugat karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu2 . Gugatan Legal Standing untuk sengketa perdata tetap mewajibkan adanya kerugian dan tuntutan ganti kerugian, kecuali gugatan Legal Standing di PERATUN. Jika gugatan dikabulkan dan pihak Tergugat (bisa Pemerintah atau Swasta, mengenai gugatan melawan hukum oleh pemerintah dibahas tersendiri) diwajibkan membayar sejumlah ganti kerugian maka LSM Lingkungan kemudian selaku pihak yang menang akan menggunakan ganti rugi tersebut untuk melakukan pemulihan atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh Tergugat. Hal ini berbeda dengan Gugatan Citizen Lawsuit yang tidak memiliki tuntutan ganti kerugian di dalamnya.

Pada gugatan perdata umumnya, dalil primer yang digunakan untuk menggugat adalah Pasal 1365 KUHPerdata. Berikut adalah bunyi Pasal 1365 BW / KUH Perdata:

Artikel 1365

Elke onregtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebragt, stelt dengene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden.

Terjemah:

Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

 

Unsur primer dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum dan timbulnya kewajiban ganti kerugian bagi pelakunya. Hal ini berbeda dengan Gugatan Citizen Lawsuit yang menuntut kepada Tergugat (Pemerintah) untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat pengaturan umum dan abstrak (regeling). Selain itu jelas-jelas dalam SK KMA (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI) No. 36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013 dalam penjelasan mengenai Citizen Lawsuit, dilarang menggugat ganti rugi dalam Gugatan Citizen Lawsuit, melainkan hanya berupa permintaan agar Tergugat mengeluarkan kebijakan/pengaturan tertentu saja (lihat halaman 22 SK KMA tersebut).

Sebagai contoh adalah gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan oleh artis Sofia Latjuba dkk pada tahun 2006 tentang Ujian Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikabulkan (sebagian) dan berakhir sampai kasasi dan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), yakni pada perkara No. 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2007. Pada perkara tersebut Penggugat menggugat agar Pemerintah mengeluarkan kebijakan/peraturan (regeling) agar kelulusan siswa sekolah tidak hanya ditentukan oleh nilai UN/UAN (Ujian Nasional) saja, melainkan melalui pembagian antara nilai semester 1 dan 2 pada kelas 3 (tahun terakhir), ditambah nilai UAN, lalu dibagi dua. Pemerintah mengajukan banding, lalu sampai kasasi dan hakim tetap mengabulkan gugatan Penggugat. Akhirnya saat ini, kelulusan siswa sekolah tidak hanya ditentukan oleh UN. Berikut adalah amar putusan pada pokok perkara pada perkara tersebut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Subsidair Para Penggugat;

2. Menyatakan :
- Tergugat I, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono;
- Tergugat II, Negara Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Yusuf Kalla;
- Tergugat III, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Bambang Sudibyo;
- Tergugat IV, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro;
Telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban Ujian Nasional (UN) khususnya hak atas pendidikan dan hak-hak anak;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaran Ujian Nasional;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

 

Dapat disimpulkan bahwa Permintaan atau Petitum dalam Citizen Lawsuit tidak bisa berupa ganti kerugian melainkan meminta agar Tergugat mengeluarkan suatu Regeling (peraturan/kebijakan) tertentu yang terkait dengan objek sengketa. Berdasarkan karakteristik petitumnya, maka sebenarnya Citizen Lawsuit tidak dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dalil, dan ia bukanlah sengketa keperdataan.

 

C. Karakteristik Subjek Hukum Para Pihak dalam Gugatan Citizen Lawsuit

Penggugat dalam gugatan Citizen Law Suit tidak dibatasi, dan dapat dilakukan siapa saja sepanjang merupakan seorang Warga Negara. Oleh karena itu sang Penggugat / Eisser haruslah warga Negara, dan Tergugat atau Gedagde adalah Negara (dalam hal ini Pemerintah). Oleh karenanya dalam hal ini yang menjadi Subjek adalah Warga Negara (perorangan, bukan badan hukum) melawan Negara (Badan/Pejabat Administrasi).


Karakteristik para pihak dalam perkara ini sebenarnya lebih cenderung kepada sengketa administrasi ketimbang sengketa perdata oleh karenanya agak aneh jika ia menjadi kewenangan hakim perdata. Berdasarkan konsepnya, Citizen Lawsuit ini memang mirip dengan Class Action (Gugatan Kelompok) yakni karena kepentingan suatu kelompok masyarakat yang diganggu oleh adanya suatu perbuatan hukum. Akan tetapi, kepentingan dalam Citizen Lawsuit ini bukanlah kepentingan yang bersifat langsung, sehingga berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya yang berlaku pada gugatan Class Action, yakni asas Actori Incumbit Probatio atau biasa disebut Point d’intret Point d’action.


Pada gugatan perdata, Asas Point d’intret Point d’action ini dicerminkan dalam hukum acara perdata melalui Pasal 163 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Pasal 283 Reglement op de Buitengewesten (RBg). Pada gugatan perwakilan Kelompok atau Class Action, para penggugat (kelompok) dan wakil kelompoknya haruslah memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketanya, dan juga haruslah ada kerugian yang mewajibkan Tergugat untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Akan tetapi berbeda dengan Citizen Lawsuit di mana sang Penggugat tidaklah harus mengalami kerugian secara langsung dan tidak menuntut ganti kerugian tertentu (akan dibahas selanjutnya pada bagian Subjek Hukum dan karakteristik Petitum dalam Citizen Lawsuit). Oleh karena itu agak keliru jika menyamakan konsep Citizen Lawsuit dengan Class Action dalam PERMA No. 1 Tahun 2002.


Menurut analisis sementara penulis berkesimpulan sebenarnya yang terjadi di dalam lingkungan kekuasaan mengadili di Indonesia adalah adanya pendekatan Residu (Penulis menyebutnya sebagai Residual Rechtspraak) yakni semua perkara dapat diajukan kepada Peradilan Umum kecuali perkara yang jelas diatur dalam Perundang-undangan sebagai kewenangan peradilan lain. Hal ini secara doctrinal bisa dilihat daro pendapat para ahli di masa lampau, misalnya pendapat Muchsan, SH, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) hanya berwenang mengadili KTUN tertulis saja, dan KTUN tidak tertulis dapat diadili di peradilan perdata3 . Oleh karena itu Gugatan Citizen Lawsuit, Legal Standing oleh LSM dan Onrechtmatig Overheidsdaad (- OOD, walaupun nampaknya OOD ini sekarang sudah mulai beralih kepada PERATUN – Penulis sudah membuat buku tentang ini dan akan segera terbit), dapat diadili di peradilan umum (dalam hal ini perdata). Sebenarnya hal ini agak keliru terutama sejak keluarnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mana seharusnya paradigma residual ini bergeser dengan melihat kepada karakteristik hukum yang ada dalam suatu perkara apakah ia cenderung pada sengketa administrasi atau kepada
keperdataan.

Dalam Jurnal yang pernah dibuat oleh Bapak Enrico Simanjuntak yang berjudul: “Perkara Advokasi Publik Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP)”, dijelaskan bahwa dimungkinkan adanya prospek Citizen Lawsuit di lingkungan PERATUN 4. Akan tetapi menurut Penulis memang permasalahannya adalah dengan adanya batasan di dalam UU No. 9 Tahun 2004, yakni pada Pasal 2 huruf b, Regeling (KTUN yang bersifat Umum, abstrak, terus menerus5) tidak dapat diadili oleh PERATUN. Padahal semestinya secara karakteristik ia cenderung pada karakteristik hukum administrasi dan bukan keperdataan sama sekali.

 

D. Citizen Lawsuit Sebagai Gugatan KTUN Fiktif

Sebenarnya ada kemungkinan bahwa Citizen Lawsuit ini adalah sengketa administrasi yang termasuk gugatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat fiktif (vide Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 – lihat penjelasan selanjutnya). Akan tetapi dalam hal ini KTUN yang digugat bersifat regeling, bukan beschikking.


Jika melihat pada definisi KTUN Fiktif berdasarkan penjelasan Indroharto, maka dapat diketahui gugatan KTUN fiktif adalah gugatan agar Badan/Pejabat TUN mengeluarkan suatu KTUN tertentu, namun ia hanya bersikap diam dan sikap diam ini dianggap oleh undang-undang sebagai sikap menerima atau menolak. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN maka sikap diam ini dianggap menolak (fiktif negatif), sedangkan menurut Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sikap diam ini dianggap menerima (fiktif Positif). Berikut adalah penjelasan Indroharto:

Apabila yang dimohon oleh pemohon itu merupakan bidang wewenang yang menjadi kewajibannya, maka sikap diam seperti itu menurut Pasal 3 (UU PERATUN –red) juga dianggap sebagai telah mengeluarkan suatu Penetapan Tertulis yang berisi suatu penolakan dari Badan atau Jabatan TUN yang menerima permohonan itu. Jadi sebenarnya dalam hal ini hanya ada keputusan TUN yang fiktif dan negatif sifatnya, karena Badan atau Jabatan TUN yang menerima permohonan itu bersikap diam tidak berbuat apa-apa dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apa pun tetapi oleh undang-undang dianggap telah mengeluarkan suatu Penetapan Tertulis yang berisi suatu penolakan atas suatu permohonan yang telah diterimanya itu. Tetapi apakah yang dimohonkan itu benar merupakan kewajiban dari Badan atau Jabatan TUN yang menerima permohonan atau bukan tentunya barulah dapat ditentukan secara pasti setelah hal itu diputuskan oleh Hakim TUN. Dengan demikian, maka sikap diam yang dimaksud oleh ayat 1 tersebut selalu dapat digugat di muka
Pengadilan Tata Usaha Negara6.


Berdasarkan pengertian KTUN Fiktif di atas, maka sebenarnya dalam sengketa administrasi gugatan Citizen Lawsuit ini dapat digolongkan ke dalam gugatan Fiktif, yang mana dewasa ini yang diberlakukan adalah mekanisme gugatan fiktif positif 7 . Yang menjadi permasalahannya adalah memang secara terminologi ia bisa dikategorikan sebagai sengketa administrasi, akan tetapi karena petitumnya meminta agar tergugat mengeluarkan regeling, maka ia tidak dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memang memperluas definisi KTUN dalam Undang-Undang PERATUN, akan tetapi Pasal ini tidak meluaskan kepada KTUN yang bersifat Umum, sehingga KTUN yang bersifat umum (regeling) tidak dapat diadili atau diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara. Akibatnya sebagaimana telah Penulis jelaskan, yang terjadi adalah pendekatan residu yang mana karena ia tidak bisa diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara, maka Citizen Lawsuit menjadi kewenangan Peradilan Umum (Perdata dalam hal ini).

Sebenarnya ada satu celah dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni dalam huruf f yang menyatakan: “Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat” juga merupakan KTUN yang tercakup dalam UU PERATUN sehingga menjadi kewenangan PERATUN untuk mengadili regeling. Akan tetapi penulis masih ragu apakah yang dimaksud adalah KTUN yang bersifat umum (regeling) atau bukan. Jika memang “Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat” dalam Pasal 87 huruf f Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah KTUN yang bersifat umum, artinya Regeling pun dapat diadili di PERATUN dan ini menyalahi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili uji materil (HUM) dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (vide Pasal 24A ayat (1) UUD 1945). Oleh karena itu sampai tulisan ini dibuat Penulis masih berkesimpulan bahwa regeling bukan termasuk KTUN yang dapat diadili di PERATUN.


Apabila memang di kemudian hari ternyata Mahkamah Agung RI berpendapat yang sama dengan Penulis bahwa Citizen Lawsuit merupakan sengketa administrasi dan bukan keperdataan, maka dapatlah dibuatkan suatu Surat Edaran (SEMA) untuk mengambil sikap atau melalui PERMA khusus untuk Citizen Lawsuit dan menggolongkannya sebagai Permohonan KTUN Fiktif Positif, agar tidak menyalahi ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 24A UUD 1945. Sehingga untuk Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada dapat diuji melalui Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung, dan untuk permohonan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan suatu Regeling (Citizen Lawsuit) dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara melalui mekanisme Permohonan fiktif Positif dengan jembatan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

E. Kesimpulan

  1. Secara karakteristik hukum acara, Citizen Lawsuit berbeda dengan Class Action sehingga seharusnya tidak menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok;
  2. Secara karakteristik Petitum, Citizen lawsuit tidak bisa menggugat ganti kerugian, dan hanya bisa menggugat agar Pemerintah (Tergugat) mengeluarkan suatu regeling berkaitan dengan objek sengketa;
  3. Secara Karakteristik Para Pihak dalam sengketa, Gugatan Citizen Lawsuit ini merupakan gugatan warga melawan pemerintah (Negara), sehingga merupakan sengketa administrasi sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi karena ia tidak masuk dalam Perluasan definisi KTUN dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan maka ia tetap tidak bisa diadili di PERATUN. Secara pendekatan residual, karena Citizen Lawsuit tidak bisa diadili di PERATUN, maka ia menjadi kewenangan Peradilan Umum (dalam hal ini perdata).
  4. Secara karakteristik Objek Sengketa maka Gugatan Citizen Lawsuit ini merupakan gugatan KTUN Fiktif, namun KTUN yang digugat bersifat regeling, bukan beschikking.
  5. Gugatan Citizen Lawsuit ini meminta agar Pemerintah mengeluarkan suatu regeling, oleh karenanya Citizen Lawsuit dapat diadili di PERATUN dengan mekanisme Permohonan FIktif Positif agar tidak menyalahi kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (regeling) dengan jembatan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan. Jika memang sependapat maka Mahkamah Agung dapat mengambil sikap atas hal ini melalui Surat Edaran maupun Peraturan Mahkamah Agung.

Catatan Akhir:

1 Paulus Effendi Lotulung, Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 57.

2 Lihat syarat-syaratnya dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.
3 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm. 60.
4 Enrico Simanjuntak, “Perkara Advokasi Publik Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP)”, Jurnal IUS Vol VI Nomor 1, (April 2018), hlm. 26.
5 Safri Nugraha, et.al., Hukum Administrasi Negara, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 90.
6 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I:
Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 185-186.
7 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh
Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat
Pemerintahan, PERMA RI No. 8 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1.