AKSI MASSA DI PTUN BANJARMASIN

Banjarmasin | 22 Februari 2018

Puluhan orang yang terdiri dari Masyarakat Kabupaten Kotabaru dan perkumpulan Nelayan, melakukan orasi untuk menyampaikan aspirasinya di depan halaman Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, jam 09.50 WITA.

 

 

Aksi gabungan ini merupakan bentuk dukungan atas tindakan Gubernur Kalimantan Selatan yang menerbitkan keputusan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada 3 anak perusahaan PT. SILO (Sebuku Iron Lateric Ores) Group, yakni PT. Sebuku Sejaka Coal, PT. Sebuku Tanjung Coal dan PT. Sebuku Batubai Coal, masing-masing melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/120/DPMPTSP/2018, Nomor: 503/121/DPMPTSP/2018, dan Nomor: 503/120/DPMPTSP/2018, tertanggal 26 Januari 2018.

 

Sebelumnya, pada Jum'at, 9 Februari 2018, melalui Kuasa Hukumnya, Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, M.Sc., PT. Sebuku Sejaka Coal, PT. Sebuku Tanjung Coal dan PT. Sebuku Batubai Coal mengajukan gugatan pembatalan ketiga Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

 

Perwakilan massa pada aksi tersebut meminta Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa gugatan dari 3 perusahaan itu mendengar aspirasi dari masyarakat tersebut dan memutus berdasarkan hati nurani. Selain itu, salah seorang peserta aksi juga menyampaikan beberapa poin keberatan mereka terhadap aktivitas 3 perusahaan atas tidak dipenuhinya janji-janji perusahaan mengenai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

 

 

 

Merespon aksi tersebut, PTUN Banjarmasin yang diwakili Hakim sekaligus Humas, Bpk. Febby Fajrurrahman, SH., MH., dan didampingi Bpk. Alponteri Sagala, SH., menyampaikan terima kasih kepada massa yang telah menyampaikan aspirasinya dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan, serta tidak mengganggu aktivitas peradilan. Pengadilan telah menangkap aspirasi yang disampaikan oleh massa. Ditegaskannya, bahwa setelah gugatan didaftarkan dan diperiksa Majelis Hakim, maka proses tersebut harus dipercayakan sepenuhnya sesuai mekanisme peradilan. 

 

"Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa sengketa tersebut, pasti akan bersikap independen dan imparsial. Proses pemeriksaan terhadapnya, dilakukan dengan transparan dan  profesional sesuai dengan parameter pengujian yakni peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik" tandas Bpk. Febby Fajrurrahman, SH., MH. 

 

Setelah mendapatkan jawaban dari perwakilan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, massa mengucapkan terimakasih atas tanggapan yang diberikan terhadap aspirasi mereka, dan kemudian membubarkan diri dengan tertib. (mb/km)