PENELAHAAN RKA-K/L PAGU ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2018

Jakarta-Humas: Memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S- 162/MK.2/2017 tanggal 10 oktober 2017 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2018 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR-RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2018, dengan ini disampaikan bahwa penelaahan dan reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2018 akan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dan Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung pada tanggal 26 s/d 31 Oktober 2017 bertempat di gedung Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat 10110.

 

Sehubungan hal tersebut, Kepada Unit Eselon I Pusat dimohon bantuan Saudara untuk menugaskan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dan staf, kepada Satker Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk menugaskan Sekretaris dan Operator yang menguasai Aplikasi RKA-K/L serta Sekretaris Tingkat Pertama yang mendapat alokasi belanja modal pembangunan/renovasi dan perluasan gedung kantor lanjutan (Kontruksi Dalam Penyelesaian), sakter diharapkan membawa surat tugas dari unit satuan kerja masing-masing. Untuk meningkatkan kualitas RKA-K/L dan DIPA serta ketersediaannya data dukung yang lengkap perlu disampaikan hal – hal sebagai berikut :

 

1. Kepada para peserta penelaahan dari masing-masing satker Tingkat Banding dan satker dibawahnya membawa aplikasi GPP update terakhir.

2. Bahan penelaahan pagu alokasi anggaran Tahun 2018 adalah RKA-K/L yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebagaimana hasil penyusunan pagu anggaran yang dilaksanakan di masing-masing Provinsi dan telah dilakukan penyesuaian alokasi pagu, kode kegiatan, jenis belanja, output dan sub komponennya.

3. Peserta penelaahan agar membawa data dukung (TOR dan RAB) serta data dukung lainnya. Data pendukung harap di scan dalam bentuk PDF File dan membawa hard copynya bagi satker yang mendapat alokasi belanja modal untuk pembangunan / rehab gedung kantor lanjutan membawa HSGBN, Analisa dari PU dan gambar yang telah disetujui oleh Pusat.

4. Untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan tersebut, peserta wajib memakai ID Card dan tidak diperkenankan dengan alasan apapun untuk kembali ke daerah masing-masing sebelum menyerahkan backup hasil penelaahan kepada TIM penerima backup Biro Perencanaan dan Organisasi, adapun jadual penelahaan sebagaimana daftar terlampir.

 

5. Sedangkan untuk biaya transportasi, penginapan dan uang harian para peserta selama kegiatan berlangsung menjadi tanggungan DIPA masing-masing satker.

 


 

Surat Pemberitahuan  :

 
 
 
 
Sumber Berita  :   www.mahkamahagung.go.id