PENYAMPAIAN LKJP TAHUN 2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Jakarta-Humas: Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait area 6 (enam) Penguatan Akuntabilitas bertujuan mewujudkan Manajemen Berbasis Kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya sesuai Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diharapkan setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan untuk menyusun sebagai berikut :

  1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP) Tahun 2017;
  2. Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
  3. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019;
  4. Merevisi dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 dan 2018 serta menyusun Rencana Kinerja Tahun 2019;
  5. Merevisi Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan 2017 dan Tahun 2018.

Surat dan Lampirannya terlampir.

 

Surat Pemberitahuan   :

Penyampaian LKjIP 2017.pdf

 
 

Sumber Pengumuman dari website   www.mahkamahagung.go.id