Sidang Putusan IUP Kotabaru

Banjarmasin | 7 Juni 2018

 

Setelah menempuh proses panjang sekitar 4 bulan, akhirnya sengketa yang melibatkan PT Sebuku Sejaka Coal, PT. Sebuku Tanjung Coal, dan PT. Sebuku Batubai Coal dengan Gubernur Kalimantan Selatan, pada Kamis 7 Juni 2018 diputus Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, melalui sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

 

Rangkaian persidangan yang dimulai pukul 08.20 WITA tersebut, dilaksanakan dengan pengawalan dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dan Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara, yang mengerahkan sekitar 500 personil, serta kendaraan Water Canon dan Anjing Pelacak. Kendati seperti tahapan persidangan sebelumnya yang selalu disertai dengan aksi unjuk rasa, proses persidangan sampai dengan akhir, berlangsung aman dan tertib. Sebelumnya diinformasikan bahwa sidang putusan ini akan didatangi sekitar 300 orang yang akan melakukan unjuk rasa maupun mengikuti persidangan tersebut.

 

Dalam sidang putusan Nomor 4/G/2018/PTUN.BJM, di ruang sidang utama, Majelis Hakim: Bpk. Lutfhie Ardhian, SH., Bpk. Kusuma Firdaus SH., MH. dan Ibu Dewi Yustitiani, SH., M.Kn., menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/120/DPMPTSP/2018 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Sebuku Sejaka Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0096) tanggal 26 Januari 2018.

 

 

Setelahnya, sidang putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.BJM dan Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM, dilaksanakan secara bersamaan di dua ruang sidang yang berbeda. Putusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah mufakat tersebut, menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan sengketa nomor 4/G/2018/PTUN.BJM.

 

Majelis Hakim dalam sengketa Nomor 5/G/2018/PTUN.BJM, melalui Majelis Hakim: Ibu. Retno Widowati, SH. MH., Ibu Bernelya Novelin N., SH., dan Bpk. Trisoko Sugeng S., SH., M.Hum., juga pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Sebuku Tanjung Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0095) tanggal 26 Januari 2018.

 

 

Sementara itu dalam sengketa Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM, Majelis Hakim: Dafrian, SH., Rory Yonaldi, SH., MH., dan Lizamul Umam, SH., MH., pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/119/DPMPTSP/2018 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094) tanggal 26 Januari 2018.

 

 

Selain amar putusan dalam pokok sengketa tersebut, juga dinyatakan bahwa penetapan penundaan terhadap ketiga IUP yang digugat, dinyatakan tetap berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain yang menyatakan sebaliknya. Sehingga dengan demikian, semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (Gubernur Kalimantan Selatan) dinyatakan tidak diterima. (km)

 

 

foto: ptunbjm