SOSIALISASI E-COURT DAN MIS (MONITORING IMPLEMENTASI SIPP) PTUN BANJARMASIN

Selasa, 30 April 2019

Bertempat di ruang sidang utama PTUN Banjarmasin, telah dilaksanakan pemaparan hasil dari sosialisasi E-Court dan MIS (Monitoring Implementasi SIPP, adapun kegiatan ini dibuka oleh Bapak Lutfhie Ardhian, SH (Hakim PTUN Banjarmasin), dam dihadiri oleh Ketua. Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf PTUN Banjarmasin.

 

Pemaparan sosialisasi yang pertama disampaikan oleh Bapak H. Abdul Wahab, S.H. (Panitera Muda Perkara PTUN Banjarmasin) yang menghadiri kegiatan terkait hal  Rencana Revisi 7.2 yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

 

 

Pemaparan Sosialisasi yang ke dua disampaikan oleh Ibu Hj. Sitti Rahmatiah, SH. MH (Panitera PTUN Banjarmasin) dan Bapak Darmawiyadi, SH (Panitera Pengganti PTUN Banjarmasin), Sosialisasi Administrasi Persidangan secara elektronik di lingkungan peradilan TUN, yaitu mengenai E-Court atau Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana e-court merupakan inovasi Mahkamah Agung RI sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, yang semuanya serba online. Dan dasar hukum dalam pelaksanaan e-Court adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018.

 

 

 

E-Court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

 

       1.  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) :

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Makamah Agung RI.

 

       2.  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

 

       3.  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Panggilan elektronik dilakukan oleh Jurusita Pengadilan dengan mengirimkan Surat Panggilan Elektronik ke alamat domisili elektronik pihak Penggugat maupun Tergugat.

 

 

Panitera PTUN Banjarmasin juga menyampaikan tentang Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Dan diharapkan kerjasama semua bagian kepaniteraan untuk menginput data di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).


 

Diharapkan dengan adanya sosialisasi e-Court dan MIS ini, akan terwujud kesatuan hukum dalam melaksanakan Administrasi Persidangan secara elektronik. Dan semoga PTUN Banjarmasin  dapat segera mensosialisasikan mengenai e-Court ini kepada masyarakat.