Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

 

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, maka diaturlah ketentuan mengenai kewajiban negara untuk menyediakan Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum, dalam Pasal 144C dan Pasal 144 D Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.

 

Secara umum ada tiga pihak yang terlibat secara substansial dalam Bantuan Hukum, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Disamping itu, terdapat pula keterlibatan formal Institusi Yudisial dalam hal penyediaan tempat/lokasi Pos Bantuan Hukum  di setiap Pengadilan.

 

Bantuan Hukum merupakan genus dari beracara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Lingkup Bantuan Hukum, tak hanya terbatas pada dibebaskannya pencari keadilan dari pembayaran panjar perkara, namun juga konsultasi, pendampingan dan advokasi secara umum.

 

Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan non derogable rights,  sebuah  hak  yang  tidak  dapat  dikurangi dan tak  dapat  ditangguhkan  dalam  kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan equality before the law, acces to justice, dan fair trial.

 

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

 

Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, adalah sebagai berikut:

 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

 

SK Dirjen Badilmiltun No : 28/DjMT/Kep/III/2014 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan