Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam pelaksanaan kinerja pelayanan publik, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

 

Kendatipun Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, secara struktural bukan menjadi bagian dari pemerintah, melainkan berada dalam lingkup lembaga Yudisial, akan tetapi pertanggungjawaban kinerjanya merujuk pada standar yang telah ditetapkan pemerintah tersebut, serta melaksanakan mekanisme pelaporan yang sama, yakni Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), berikut arsip LAKIP di PTUN Banjarmasin.

1. LAKIP Tahun 2016.

2. LAKIP Tahun 2017.

3. LAKIP Tahun 2018.

4. LAKIP Tahun 2019