Pengujian Penyalahgunaan Wewenang

Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

 

Lebih lanjut mengenai obyek pengujian dan prosesur pengajuan untuk menguji ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang, diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015.

-mp3.b-