Perlawanan

PERLAWANAN

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki karakteristik khas dalam Hukum Acara. Salah satunya adalah adanya Proses Dismissal sebelum suatu gugatan disidangkan secara terbuka.

 

Proses Dismissal lebih merupakan istilah praktis dibandingkan terminologi normatif. Fase ini merupakan domain dari Ketua Pengadilan yang memiliki wewenang menilai suatu gugatan, baik secara formal maupun secara substansial, sebagaimana parameter penilaian dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

 

Di dalam fase tersebut, Ketua Pengadilan menelaah gugatan secara sumir, apakah pokok gugatan layak diterima dan memiliki dasar hukum yang relevan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, ataukah sebaliknya. Saat gugatan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan/atau tidak diterima, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan yang berisi pernyataan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi  ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, istilah praktisnya gugatan tersebut terkena "Dismissal".

 

Terhadap Penetapan mengenai "Dismissal" tersebut, terdapat upaya hukum bagi Penggugat berupa Perlawanan sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan acara Singkat.

 

Perlawanan yang dibenarkan, akan menyebabkan Penetapan mengenai "Dismissal" tersebut gugur demi hukum (Pasal 62 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Sementara Perlawanan yang tidak dibenarkan, menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diteruskan prosesnya, selain itu tidak ada pula Upaya Hukum terhadapnya. Namun tidak menutup jalan untuk mengajukan gugatan baru, dengan substansi maupun formal yang sejalan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. (km)