Pos Bantuan Hukum

Pasal 144 D ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, mengamanatkan pembentukan Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, Pos Bantuan Hukum merupakan badan/lembaga pemberi bantuan hukum, yakni Organisasi Bantuan Hukum yang telah diverifikasi diberikan kreditasi untuk memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin.

 

 

Lingkup Bantuan Hukum yang diberikan menurut ketentuan tersebut adalah dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali, dengan syarat selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

 

Sementara Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi:

  1. Penyuluhan hukum;
  2. Konsultasi hukum;
  3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  4. Penelitian hukum;
  5. Mediasi;
  6. Negosiasi;
  7. Pemberdayaan masyarakat;
  8. Pendampingan di luar pengadilan; dan / atau
  9. Drafting dokumen hukum.