Prodeo

Penggugat dalam sengketa tata usaha negara, dapat mengajukan gugatan tanpa membayar panjar perkara sebagaimana dalam gugatan yang diajukan pada umumnya. Ketentuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua pencari keadilan memiliki kemampuan finansial, sementara ada hak & kepentingan hukum administrasinya yang dilanggar oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.


Penjelasan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan kriteria ketidakmampuan seseorang dalam hal bersengketa secara cuma-cuma (prodeo), yakni penghasilannya sangat kecil sehingga tidak mampu membayar biaya perkara dan biaya pembelaan perkara.

Maka demi itu, sebagaimana ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat beracara dengan cuma-cuma setelah memenuhi persyaratan tertentu, yakni:


  1. Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa dengan cuma-cuma;
  2. Menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah di tempat tinggal pemohon;

 

Dalam perkembangannya, ketentuan ini kemudian disempurnakan dengan aturan mengenai keberadaan Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 144 D dan pasal 144D Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. (km).