Putusan Penerimaan (Fiktif Positif)

Di samping memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, Pengadilan Tata Usaha Negara juga memiliki kewenangan untuk memutus permohonan yang diajukan, untuk memperoleh putusan penerimaan. Hal ini merupakan kewenangan baru yang dibawa oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tepatnya Pasal 53 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.

 

Kendati belum ada keseragamanan terhadap nomenklatur yang digunakan, namun pada pokoknya permohonan ini merupakan konsekuensi dari sikap diamnya Badan atau Pejabat Pemerintahan, atas permohonan yang diajukan oleh Orang atau Badan Hukum Perdata. Sehingga, bila dalam jangka waktu tertentu Badan/Pejabat Pemerintahan tersebut berdasarkan kewajiban yang melekat padanya, ternyata tidak menetapkan dan/atau melaksanakan suatu Keputusan/Tindakan Administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan dan dapat diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.

 

Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Putusan Penerimaan Permohonan ini selain diatur dalam Pasal 53 ayat (4) & (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, secara praktis juga diterapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017.

-mp3.b-