Ruang Lingkup & Perluasannya

GUGATAN

Gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Pada prinsipnya gugatan di dalam sengketa tata usaha negara ditujukan pada suatu keputusan tata usaha negara yang telah memenuhi kriteria dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.

 

https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2016/12/08/788096/670x335/gugatan-pilkada-terhadap-bupati-bengkalis-kandas-di-ptun-pekanbaru.png

 

Dalam perkembangan Hukum Administrasi, gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, juga mengalami perluasan konteks. Lingkup Gugatan dalam ranah administrasi negara tersebut, diantaranya dapat ditemukan dalam:

  1. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  3. Pasal 469 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

Sejalan dengan asas actor sequitor forum rei yang diadopsi dari kaidah hukum perdata, maka gugatan tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan dimana Tergugat (badan/pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara) berkedudukan. Hal ini secara spesifik dan detail diatur di dalam ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Kelengkapan Pengajuan Gugatan diantaranya:

  1. Surat Gugatan (minimal 5 eksemplar);
  2. Fotokopi Identitas (Kartu Tanda Penduduk, Passport atau SIM) Penggugat;
  3. Surat Kuasa (bila gugatan tersebut dikuasakan);
  4. Fotokopi Kartu Advokat dan Berita Acara Penyumpahan Advokat dari Pengadilan Tinggi (bila gugatan tersebut dikuasakan);
  5. Fotokopi Surat Keputusan yang digugat (bila ada);

 

-mp3.b-