Ruang Lingkup Permohonan

Disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, membawa dampak langsung pada kewenangan Peradilan Administrasi. Bila berdasarkan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangannya hanya terbatas pada eksistensi keputusan maupun tindakan administrasi yang dipersamakan dengan keputusan tata usaha negara, yakni Keputusan Fiktif Negatif sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, menambah kewenangan Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga tak hanya mengadili keputusan tata usaha negara saja, namun juga tindakan administrasi dalam batas-batas tertentu.

 

Norma Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (4) & (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus Permohonan, yakni berkenaan dengan (1). Pengujian Penyalahgunaan Wewenang; dan (2). Putusan Penerimaan Permohonan Administrasi.

 

Hal penting lain pasca disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara, yang berevolusi terminologinya menjadi Keputusan Administrasi, sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut.

-mp3.b-