Sengketa Informasi

SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI

 

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atas Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, didasarkan pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana, pada pokoknya terhadap proses ajudikasi di Komisi Informasi Pusat/Daerah yang belum terselesaikan dengan masih belum puasnya Pemohon Informasi atas Putusan Komisi Informasi Pusat/Daerah tersebut, dapat mengajukan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (apabila Termohon Informasi adalah Badan Publik Negara).

 

Secara garis besar, berikut adalah tahapan pemeriksaan Sengketa Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.