Sengketa TUN

Untuk memudahkan pengklasifikasian, maka tipikal gugatan yang mendasarkan diri pada ketentuan di dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menggunakan nomenklatur Sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Sementara tipikal sengketa lain, menggunakan nomenklatur sesuai dengan obyek dan lingkup sengketanya sesuai dengan aturan yang mendasarinya.

 

OBYEK SENGKETA

Pada umumnya, obyek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dalam suatu gugatan berbentuk keputusan ataupun penetapan yang pada intinya bersifat beschikking, yang merupakan refleksi dari pelaksanaan urusan admnistrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mayoritas beschikking yang menjadi obyek sengketa di Peradilan Administrasi, misalnya adalah Sertipikat Hak (Milik, Guna Usaha, Guna Bangunan, Pakai, dsb.), Surat Keputusan dari Kepala Daerah di bidang Perijinan (IMB, Ijin Lokasi Ijin Usaha, dsb.), Kepegawaian, Surat Keputusan dari Instansi Pemerintah (Penetapan Pengadaan Barang & Jasa, Akta Kelahiran, dsb.), yang tentunya tidak akan terlepas dari pengujian limitatif mengenai kriteria Keputusan Tata Usaha berdasarkan norma yang relevan.

 

PROSEDUR PENGAJUAN

Mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka yang dapat mengajukan gugatan tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh penerbitan suatu keputusan tata usaha negara.

 

Skema penyelesaian sengketa tata usaha negara, secara umum adalah sebagai berikut:

 

-