Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK PENGADILAN

 

Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang nomor : 51 tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku Ii, Sema, Perma dan lain-lain)

 

Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang.

 

Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (PTUN Banjarmasin)  seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai kode etik dan tri prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan serta memenuhi harapan para pencari keadilan (justicabelen).

 

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan Lembaga Peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.

 

 Pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sesuai keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indoneia Nomor : KMA/012/5K/III/1993. Tanggal 5 maret 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

 

Membina calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan dibidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar menjadi hakim yang profesional.

 

 

FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) :

 

Melakukan pembinaan pejabat struktual dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknisi, yustisial maupun administrasi umum.

 

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya.

 

Menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara dibidang Kehakiman.

 

 

 

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, terdiri dari 3 komponen SDM yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam penegakan hukum administrasi, dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing, yakni:

 

  1. Hakim yang merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman, sebagai core unit Pengadilan, dimana tugas pokoknya adalah, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi. Tugas pokok hakim, berkenaan dengan fungsi yudisial, yakni mengadili dan fungsi non-yudisial, dalam hal pengawasan dan manajerial.

  2. Kepaniteraan, yang bertugas menyelenggarakan administrasi penanganan sengketa, yang mencakup fase dari mulai pendaftaran sampai dengan pengarsipan sengketa administrasi. Kepaniteraan terdiri dari struktur Kepaniteraan Muda Perkara dan Kepaniteraan Muda Hukum, serta fungsional Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Tugas pokok Kepaniteraan, berada dalam ranah non-yudisial, yakni sebagai pelaksana administrasi perkara.

  3. Kesekretariatan, merupakan supporting unit dari Pengadilan yang berfungsi dan memiliki tugas pokok membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan sebagai institusi pengadil. Tugas pokok Kesekretariatan, berada dalam ranah manajerial, yakni sebagai pelaksana administrasi umum, keuangan maupun kepegawaian dan sarana/prasarana di Pengadilan. Kesekretariatan terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Umum, Sub Bagian Pelaporan & IT, serta Sub Bagian Kepegawaian & ORTALA.