Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK

 

Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang nomor : 51 tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku Ii, Sema, Perma dan lain-lain)

 

Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang.

 

Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (PTUN Banjarmasin)  seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai kode etik dan tri prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan serta memenuhi harapan para pencari keadilan (justicabelen).

 

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan Lembaga Peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.

 

 Pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sesuai keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indoneia Nomor : KMA/012/5K/III/1993. Tanggal 5 maret 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

 

Membina calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan dibidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar menjadi hakim yang profesional.

 

 

FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) :

 

Melakukan pembinaan pejabat struktual dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknisi, yustisial maupun administrasi umum.

 

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya.

 

Menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara dibidang Kehakiman.