Keikutsertaan Bimtek dan Diklat
PENDIDIKAN FILSAFAT KEADILAN BAGI HAKIM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, AGAMA, MILITER, TATA USAHA NEGARA, DAN HAKIM AD HOC SE-INDONESIA GELOMBANG III.
Banjarmasin, 7 Juli 2026
Dalam rangka meningkatkan wawasan filosofis, integritas, dan kompetensi hakim dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan, empat orang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin mengikuti Pendidikan Filsafat Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara, dan Hakim Ad Hoc se-Indonesia Gelombang III. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada 6–10 Juli 2026 oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Adapun Hakim PTUN Banjarmasin yang mengikuti pendidikan tersebut adalah Endri, S.H., Fristadian Miftahuzanna Isvandiar, S.H., M.Kn., Dea Rahmawaty Ruhiat, S.H., M.H., dan Hikmah Oktaviani, S.H. Kegiatan dibuka dan ditutup secara resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Selama lima hari pelaksanaan, peserta mengikuti 15 sesi pembelajaran yang membahas berbagai isu strategis mengenai filsafat hukum, hak asasi manusia, ketatanegaraan, logika hukum, etika, sejarah, ekonomi, demokrasi, hingga peran peradilan dalam pembangunan bangsa. Setiap sesi dipandu oleh moderator yang merupakan Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara interaktif, komprehensif, dan konstruktif.
Pendidikan Filsafat Keadilan ini merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperkuat kapasitas hakim dalam menghadapi dinamika perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Melalui kegiatan ini, para hakim diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai filosofis dalam setiap proses penalaran hukum, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan, nilai kemanusiaan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Keikutsertaan hakim PTUN Banjarmasin dalam pendidikan ini menjadi wujud komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, diharapkan pelayanan peradilan kepada masyarakat semakin profesional, berintegritas, serta mampu mendukung terwujudnya peradilan yang agung sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
