Berita Terkini & Pengumuman
SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Banjarmasin, 10 Februari 2026
Bertempat di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta, telah dilaksanakan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025. Mengangkat tema sentral “Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera”, agenda ini menjadi momentum refleksi sekaligus penegasan komitmen Mahkamah Agung bahwa kepercayaan publik adalah fondasi utama bagi terciptanya kepastian hukum dan keadilan sosial di Indonesia.
Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang hadir mewakili Presiden Republik Indonesia. Turut hadir jajaran pimpinan kementerian, lembaga tinggi negara, serta para pimpinan Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat banding maupun pertama dari seluruh penjuru tanah air.
Nuansa internasional terasa kental dengan hadirnya delegasi Mahkamah Agung negara-negara sahabat, di antaranya, Timor Leste, Australia, Laos, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Iran.
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas kinerja luar biasa seluruh insan peradilan. Beliau menggarisbawahi konsistensi performa lembaga dalam enam tahun terakhir.
"Saya bersyukur selama enam tahun berturut-turut, Mahkamah Agung secara konsisten mampu mempertahankan rasio produktivitas di atas 99% dan sisa perkara di bawah 1%," tegas Prof. Sunarto dengan bangga.
Turut hadir dalam perhelatan ini, Ketua PTUN Banjarmasin Bapak Bambang Soebiyantoro, S.H., M.H., sebagai bentuk sinergi dan dukungan terhadap arah kebijakan strategis Mahkamah Agung. Kehadiran ini sekaligus membawa kabar bangga atas capaian performa PTUN Banjarmasin sepanjang tahun 2025, antara lain:
Kinerja Perkara: Berhasil memutus tepat waktu sebanyak 19 perkara dengan rasio efektivitas mencapai 96,29%.
Akuntabilitas Anggaran: Realisasi DIPA 01 mencapai Rp43.640.095.428 (99,57%) dan DIPA 05 mencapai Rp62.904.650 (92,47%).
Prestasi PTUN Banjarmasin tidak hanya terlihat dari sisi teknis perkara, namun juga terpancar dari pengakuan masyarakat melalui Indeks Kepuasan dan Integritas. Dengan skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 3,65 (91,15%), lembaga ini membuktikan dedikasi dalam memberikan layanan yang prima dan transparan. Sejalan dengan itu, torehan angka 3,81 (91,15%) pada Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) menjadi bukti autentik bahwa PTUN Banjarmasin adalah institusi yang bersih dan bebas dari praktik koruptif. Sinergi antara kepuasan dan integritas ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan pengadilan yang terpercaya bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Kehadiran perwakilan PTUN Banjarmasin dalam sidang istimewa ini menandai keseriusan dalam menyerap kebijakan strategis pusat, sekaligus membuktikan dedikasi nyata dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik di wilayah Kalimantan Selatan.(KPG/Mrk)
