Berita Terkini & Pengumuman
PEMBINAAN RUTIN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
Banjarmasin, 4 Maret 2026
Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pimpinan, Hakim dan Jajaran Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin mengikuti kegiatan Pembinaan secara daring oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di Pimpin oleh Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat undangan nomor 328/DJMT/UND.KP3.4/II/2026. Hadir secara langsung dalam ruang virtual tersebut, Ketua PTUN Banjarmasin, Bapak Bambang Soebiyantoro, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua, Ibu Dewi Asimah, S.H., M.H., beserta segenap jajaran Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional di bagian Kepaniteraan, serta Kesekretariatan.
Mengawali arahannya, Dirjen Badilmiltun, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi seluruh aparatur peradilan yang menjalankan. Beliau berharap suasana bulan suci dapat membawa keberkahan dalam menjalankan tugas negara.
Dalam poin-poin pembinaannya, Dirjen Badilmiltun memberikan instruksi tegas mengenai profesionalitas kerja selama bulan Ramadan:
Produktivitas Sidang: Beliau menekankan bahwa ibadah puasa tidak boleh menjadi alasan menurunnya kinerja. Ketepatan waktu persidangan harus tetap dijaga dengan konsisten.
Kualitas PTSP: Pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus tetap prima dan profesional. "Jangan jadikan puasa sebagai alasan pelayanan menjadi lambat," tegas beliau. Hal ini selaras dengan Core Value ASN BerAKHLAK yang berorientasi pelayanan.
Pengawasan Melekat: Pimpinan satuan kerja (Satker) diminta untuk memperketat pengawasan agar seluruh aparatur tetap berpegang pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta ASN Peradilan.
Lebih lanjut, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. memberikan peringatan keras terkait integritas instansi. Beliau melarang keras adanya praktik permintaan sumbangan atau Tunjangan Hari Raya (THR) kepada instansi lain maupun masyarakat dengan mengatasnamakan pengadilan.
Selain itu, pembinaan ini juga membahas agenda besar organisasi dalam waktu dekat, di antaranya, Persiapan pelaksanaan turnamen PTWP Tahun 2026 dan Review jadwal dan proses berkelanjutan dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah yang bebas dari korupsi dan bersih dalam melayani.
Kegiatan berjalan dengan khidmat dan diakhiri dengan komitmen bersama dari seluruh jajaran PTUN Banjarmasin untuk mengimplementasikan arahan Dirjen Badilmiltun demi menjaga marwah peradilan tata usaha negara.(KPG/Mrk)
